Kementan Perkuat Diplomasi Kesejahteraan Hewan Indonesia di Forum Internasional India

New Delhi, India – Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat diplomasi peternakan Indonesia melalui partisipasi dalam 59th Congress of the International Society for Applied Ethology (ISAE) di Gautam Buddha University, India, 9–14 Agustus 2026.

Forum ilmiah internasional tersebut menjadi ruang penting bagi Indonesia untuk memperkenalkan perkembangan kebijakan dan implementasi kesejahteraan hewan nasional sekaligus bertukar pengalaman dengan negara-negara Asia dan komunitas ilmiah internasional mengenai tantangan penerapan animal welfare.

Kongres ISAE yang telah diselenggarakan sejak 1966, mempertemukan lebih dari 250 peserta dari berbagai negara, terdiri atas akademisi, peneliti, praktisi kesejahteraan hewan, organisasi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Lebih dari 160 hasil penelitian dipresentasikan, mencakup perilaku dan kesejahteraan ternak, hewan kesayangan, hewan laboratorium, satwa liar, hewan jasa, hingga hewan akuatik.

Kehadiran Indonesia semakin strategis karena forum tersebut juga diikuti perwakilan World Organisation for Animal Health (WOAH) Regional Asia dan Pasifik bersama National Focal Points for Animal Welfare dari sejumlah negara Asia. Dalam sistem WOAH, focal point nasional berperan mengoordinasikan isu kesejahteraan hewan, mendukung implementasi standar, serta menjadi penghubung antara otoritas pemerintah, pakar, dan pemangku kepentingan.

Direktur Kesehatan Hewan Kementan melalui National Focal Point for Animal Welfare Indonesia, Puguh Wahyudi, memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan perkembangan Indonesia dalam memperkuat regulasi dan implementasi kesejahteraan hewan.

“Indonesia telah berhasil memperkuat regulasi kesejahteraan hewan pada bidang hewan domestik, satwa liar, dan aquatik serta memperkuat implementasi penegakan hukum terhadap tindakkan penganiayaan hewan (cruelty animals),” kata Puguh.

Menurutnya, penguatan kesejahteraan hewan tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan sektoral. Regulasi perlu menjadi fondasi untuk mengurai persoalan secara bertahap, sementara implementasinya membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas.

Pendekatan tersebut sejalan dengan arah Regional Animal Welfare Strategy (RAWS) Asia dan Pasifik yang menempatkan kesejahteraan hewan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, dengan mempertemukan kepentingan kesehatan hewan, produksi pangan, kemajuan sosial-ekonomi, dan kesejahteraan hewan.

Dalam forum tersebut, Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi membawa pengalaman nasional untuk dipertukarkan dengan negara lain.

Salah satu isu yang dibahas adalah bagaimana memastikan kebijakan kesejahteraan hewan dapat diterapkan secara nyata di negara berkembang. Tantangannya relatif serupa: keterbatasan sumber daya, kesadaran masyarakat yang belum merata, serta perlunya komitmen lintas sektor.

Karena itu, Indonesia berbagi pengalaman mengenai penguatan regulasi, peningkatan kesadaran publik, penanganan hewan berkeliaran seperti anjing dan kucing, penanganan satwa tertentu, serta pengembangan sertifikasi kesejahteraan hewan.

Pertukaran pengalaman tersebut menjadi bagian dari diplomasi teknis Indonesia untuk memastikan perspektif negara berkembang tetap terwakili dalam perkembangan wacana kesejahteraan hewan global.

Bagi Indonesia, isu kesejahteraan hewan memiliki dimensi yang lebih luas daripada perlakuan terhadap hewan. Penerapannya semakin berkaitan dengan kesehatan hewan, keamanan pangan, keberlanjutan produksi, reputasi industri, dan daya saing produk peternakan di pasar internasional.

Karena itu, penguatan animal welfare menjadi bagian dari kesiapan Indonesia menghadapi tuntutan pasar global. Standar internasional tidak cukup hanya dipahami, tetapi perlu diterjemahkan menjadi praktik yang sesuai dengan kondisi peternakan nasional.

WOAH sendiri menempatkan animal welfare sebagai isu yang memiliki dimensi ilmiah, etika, dan sosial. Di kawasan Asia dan Pasifik, strategi regional diarahkan agar standar kesejahteraan hewan dapat diterapkan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kondisi lokal dan perkembangan sosial-ekonomi negara anggota.

Program yang berlangsung dalam rangkaian kegiatan juga memberikan perspektif mengenai bagaimana kesejahteraan hewan dapat ditempatkan sebagai agenda prioritas pemerintah, khususnya di negara berkembang.

Bagi Indonesia, pembelajaran tersebut penting untuk memperkuat tata kelola sehingga kesejahteraan hewan tidak berhenti pada regulasi, tetapi diterapkan secara konsisten di lapangan.

Diplomasi Peternakan untuk Indonesia yang Berdaya Saing

Keikutsertaan Indonesia dalam kongres ISAE menjadi bagian dari upaya Kementan memperluas diplomasi peternakan dan kesehatan hewan melalui jejaring ilmiah serta kerja sama internasional.

Indonesia memiliki kepentingan untuk memastikan pembangunan peternakan berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan usaha peternak.

Dengan pendekatan tersebut, kesejahteraan hewan tidak diposisikan sebagai beban tambahan bagi peternak, tetapi sebagai investasi untuk menghasilkan ternak yang sehat, produksi yang berkelanjutan, produk yang lebih dapat diterima pasar, dan industri peternakan yang semakin berdaya saing.

Kementan akan terus memperkuat kerja sama dengan organisasi internasional, negara mitra, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat regulasi, serta mendorong penerapan kesejahteraan hewan di lapangan.

Bagi Indonesia, semakin baik hewan dipelihara, semakin kuat pula fondasi peternakan yang sehat, produktif, berkelanjutan, dan dipercaya pasar dunia.