Pelaku Usaha di Jawa Barat dan Pemerintah Sepakat Jaga Stabilitas Harga Daging hingga Lebaran
Bandung – Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, pelaku usaha daging sapi di Jawa Barat bersama pemerintah pusat dan daerah serta Satgas Pangan menyepakati langkah bersama menjaga stabilitas harga dan pasokan hingga Lebaran.
Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam pertemuan yang digelar Asosiasi Peternak dan Pedagang Daging Segar Nusantara (Aspirasi Nusantara) di Bandung, Rabu (25/2/2026). Forum ini mempertemukan peternak, feedlot, bandar, pemotong, pengecer, Satgas Pangan Polda Jawa Barat, Kementerian Pertanian, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat untuk memastikan harga tetap terkendali dari hulu hingga hilir.
Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian, Makmun, menyampaikan bahwa seluruh pihak telah bersepakat menjaga Harga Acuan Pemerintah (HAP).
“Kami bersama-sama melihat posisi masing-masing dalam rantai usaha dan bersepakat menjaga Harga Acuan Pemerintah yang telah ditetapkan, agar setiap lini tetap memperoleh keuntungan yang wajar dan masyarakat tidak membeli di atas ketentuan,” paparnya.
Menurutnya, stabilitas harga dan ketersediaan daging hanya dapat dijaga melalui kolaborasi, kepatuhan terhadap aturan, dan saling pengertian di sepanjang rantai pasok.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada organisasi Apresiasi Nusantara "Kami mengucapkan terima kasih atas komitmen dari Apresiasi Nusantara terhadap stabilisasi harga penjualan daging di wilayah Jawa Barat. Kolaborasi harus terus dilakukan agar stabilisasi tetap terjaga dan pasokan tetap lancar.” ungkapnya.
Ia katakan, “Saat ini harga sapi hidup tidak ada kenaikan, maka sudah semestinya harga di bandar dan pasar juga tidak ada kenaikan. Kita semua tetap menahan diri agar di bulan Ramadan ini masyarakat bisa menjalankan ibadahnya dengan baik.” ujarnya
Satgas Pangan Polda Jawa Barat, Sumardi menilai forum ini memperkuat koordinasi pengendalian harga. “Kegiatan yang diinisiasi Asosiasi Nusantara ini sangat bermanfaat, terutama dalam menjaga stabilitas harga daging sapi menjelang Hari Raya Idul Fitri,” jelasnya. Ia berharap kerja sama antara pelaku usaha dan pemerintah semakin solid agar kebutuhan bahan pokok tetap stabil.
Ketua Aspirasi Nusantara, Ahmad Baehaqi, menyebut forum ini sebagai ruang menyamakan persepsi seluruh rantai usaha. “Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat baik. Hadir para peternak, bandar, pemilik kios daging, hingga pengecer untuk duduk bersama,” katanya.
Ia menjelaskan, pertemuan ini bertujuan mencari titik keselarasan harga agar pengendalian sesuai aturan pemerintah berjalan optimal saat permintaan meningkat. “Kami bersama asosiasi tegak lurus mengikuti aturan pemerintah, khususnya dalam menjaga Harga Acuan Pemerintah dan stabilitas pasokan. Komitmen kami jelas, mendukung kebijakan yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Dari sisi pengelola rumah potong hewan (RPH), Haji Totong Ahmad Nurjaman, perwakilan RPH Cirangrang Kota Bandung, memaparkan hasil kesepakatan teknis. “Hari ini telah disepakati bahwa harga maksimal di RPH adalah Rp107.000 per kilogram,” tuturnya. Ia memastikan pihaknya akan mengikuti arahan pemerintah agar harga di tingkat konsumen maksimal Rp140.000 per kilogram dan menjaga kestabilan hingga Lebaran.
Perwakilan dari bandar, Atep menyampaikan bahwa para pelaku usaha terus beradaptasi dengan sistem dan kebijakan yang berlaku. “Secara akademis, sistem karkas memang memiliki standar tersendiri,” katanya. Dengan penyesuaian pola pembelian dan penjualan, ia menyebut ketentuan harga Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram diupayakan dapat diterapkan bertahap tanpa mengganggu kualitas pasokan.
Ia mengingatkan pentingnya kebersamaan menjaga kelancaran rantai pasok. “Persoalan harga—mulai dari Rp107.000 per kilogram di tingkat karkas hingga batas maksimal Rp140.000 per kilogram di tingkat konsumen—menjadi tanggung jawab bersama.” ucapnya. Ia meyakini komunikasi yang baik antar pelaku usaha akan membantu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan usaha dan daya beli masyarakat.
