Sumedang Dukung Program MBG, Siap Jadi Sentra Susu dan Daging Nasional
Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmennya memperkuat peternakan rakyat sebagai pilar utama penyediaan daging dan susu nasional. Hal ini mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Senin (15/12/2025), yang membahas sinergi program pengembangan peternakan daerah untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rombongan DPRD Sumedang yang dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumedang, Ruli Aditya, diterima oleh Direktur Pakan Kementan, Tri Melasari. Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah isu strategis, mulai dari peningkatan populasi sapi pedaging dan perah hingga penguatan industri telur sebagai sumber protein masyarakat.
Ruli menyebut, Sumedang masih menghadapi kekurangan pasokan susu untuk mendukung MBG, sementara jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai sekitar 70 persen. “Kedatangan kami untuk melihat apakah ada program di Kementerian Pertanian yang bisa dikerjasamakan, khususnya terkait daging sapi dan susu,” kata Ruli.
Menurutnya, masih rendahnya populasi ternak di Sumedang perlu segera diatasi karena setiap kecamatan memiliki potensi pengembangan ternak lokal. “Kebutuhan telur di Sumedang juga tinggi, sehingga membuka peluang besar bagi pengembangan peternakan ayam petelur lokal,” ujarnya menambahkan.
Menanggapi hal itu, Tri Melasari menegaskan bahwa pemerintah mendorong kemitraan antara peternak rakyat dan investor swasta guna memperkuat rantai pasok daging dan susu nasional. Kementan, kata dia, menargetkan mendatangkan 1 juta sapi perah dan 1 juta sapi pedaging melalui investasi swasta, tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kebijakan ini ditujukan untuk mencapai swasembada daging dan susu, mengurangi ketergantungan impor, serta mendukung program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.
Tri menjelaskan, arah pembangunan peternakan nasional tidak hanya difokuskan pada peningkatan populasi, tetapi juga pada transformasi usaha peternakan agar lebih efisien dan berdaya saing.
“Tujuan kita adalah meningkatnya volume usaha peternakan, terwujudnya swasembada pangan asal ternak, meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk peternakan, serta menurunnya risiko penularan penyakit hewan kepada manusia,” tutur Tri Melasari.
Ketua Komisi II DPRD Sumedang, Ai Rosmawati, memberikan apresiasi atas kebijakan Kementan yang dinilai berpihak pada perlindungan peternak rakyat dan ketahanan produksi dalam negeri. “Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Pertanian yang terus berupaya menekan impor daging dari luar negeri. Kebijakan ini sangat penting untuk melindungi peternak rakyat di dalam negeri agar tetap memiliki ruang usaha dan keberlanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penetapan Sumedang sebagai salah satu lokus prioritas pembangunan sarana dan prasarana peternakan, termasuk rumah potong hewan (RPH) dan rumah sakit hewan, menjadi langkah penting mendukung revitalisasi peternakan rakyat.
“Saat ini, peternak rakyat di Sumedang, terutama ayam dan daging, masih harus melakukan pemotongan ke luar daerah agar standar higienitas terpenuhi. Hal ini tentu menambah biaya transportasi dan pemotongan. Karena itu, kami sangat berharap adanya dorongan dan bantuan agar rumah potong hewan dapat terwujud di Kabupaten Sumedang,” tegas Ai.
Kementerian Pertanian menegaskan, kolaborasi pusat dan daerah dalam subsektor peternakan merupakan kunci memperkuat rantai nilai pangan nasional. Melalui kunjungan tersebut, Kementan dan DPRD Sumedang sepakat untuk mempererat sinergi program pengembangan peternakan rakyat—dari aspek produksi, investasi, hingga infrastruktur—demi meningkatkan kesejahteraan peternak dan memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus mendukung kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sumedang.
