Pemerintah Matangkan Pemetaan Hilirisasi Ayam Terintegrasi
Jakarta — Pengembangan program hilirisasi ayam terintegrasi sebagai upaya memperkuat tata kelola perunggasan nasional terus dimatangkan oleh pemerintah Indonesia. Kementerian Pertanian bersama dengan Danantara serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Berdikari menggelar rapat koordinasi pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi pada Rabu (28/1/2026), untuk memastikan program dapat direalisasikan tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang ada.
Aspek pembahasan terkait pada tantangan dan peluang hilirisasi ayam terintegrasi yang dinilai krusial bagi keberlanjutan program. Pertemuan ini turut menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman berbasis data dan kebutuhan, sebagai landasan perumusan pemetaan program pemerintah yang relevan dengan kondisi di lapangan.
Program hilirisasi ayam terintegrasi dirancang sebagai respon atas sejumlah tantangan struktural di sektor perunggasan nasional. Saat ini, sekitar 63 persen produksi ayam masih tersentralisasi di Pulau Jawa.
Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan, Kementerian Pertanian, Makmun, menegaskan bahwa kehadiran negara melalui peran badan usaha milik negara sebagai penyeimbang sekaligus untuk meningkatkan kapasitas negara dalam mendukung sektor perunggasan nasional.
“Pemerintah tidak ingin menguasai, tetapi harus hadir. Melalui BUMN, kita ingin menciptakan keseimbangan, sekaligus mendorong penambahan laba BUMN dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia negara dalam membantu sektor perunggasan,” ujar Makmun.
Ia menambahkan, secara jangka panjang program ini diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat, mulai dari penyerapan tenaga kerja, dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan pendapatan peternak rakyat, hingga peningkatan konsumsi protein hewani per kapita anak-anak Indonesia.
Senada dengan itu, Tenaga Ahli Menteri Bidang Hilirisasi Produk Peternakan, Ali Agus, menekankan bahwa pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi merupakan bagian dari tugas negara dalam menjamin ketersediaan protein hewani bagi masyarakat.
“Ini adalah tugas negara untuk memastikan ketersediaan protein hewani yang terjangkau dan merata,” kata Ali Agus.
Sementara itu, perwakilan dari Danantara, Aurelius, menyampaikan untuk mendukung program ini agar dapat bermanfaat secara tepat sasaran, penting dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan program serta kepentingan pemerintah yang ingin dicapai serta dukungan data yang komprehensif dari setiap provinsi guna memetakan potensi wilayah, sekaligus memastikan program ini dapat mendukung pemenuhan MBG dengan biaya logistik yang efisien.
“Kami perlu melihat pemetaan kebutuhan berbasis data di setiap provinsi, agar pemenuhan MBG dapat berjalan efektif dan biaya logistik tidak menjadi beban yang terlalu berat,” ujarnya.
