Komisi IV DPR RI dan Pemerintah Dorong Sinergi di Yogya, Jaga Harga Pangan Jelang HBKN
Yogyakarta - Pemerintah menegaskan komitmen menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) melalui sinergi lintas sektor. Komitmen tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI di Gudang BULOG, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis 12 Februari 2026.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik, yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menilai stabilitas pasokan dan harga pangan merupakan isu strategis yang berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
“Peningkatan permintaan menjelang HBKN sering memicu fluktuasi harga dan potensi gangguan distribusi. Karena itu, pengelolaan pangan harus dilakukan secara terencana, terukur, dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN pangan,” terangnya.
Menurutnya, inflasi pangan berkaitan erat dengan daya beli masyarakat dan ketenangan sosial. Oleh sebab itu, kesiapan stok, efektivitas intervensi harga, serta penguatan pengawasan distribusi menjadi kunci menjaga stabilitas, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki karakteristik konsumsi tinggi sebagai daerah pendidikan dan pariwisata.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan langkah antisipatif melalui penguatan cadangan pangan, pemantauan stok dan distribusi harian, serta pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah.
“Koordinasi dengan BULOG, instansi vertikal, serta pemerintah kabupaten/kota terus dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna memastikan kecukupan stok dan stabilitas harga pangan strategis menjelang Ramadan,” imbuhnya.
Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, menambahkan bahwa wilayahnya memiliki peran penting sebagai salah satu sentra pangan di DIY.
“Kami terus memperkuat produktivitas melalui perbaikan irigasi, penggunaan benih unggul, dan penguatan kelembagaan petani. Di sisi hilir, pemantauan harga dan pasar murah dilakukan secara rutin untuk menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Kunjungan kerja ini juga difokuskan untuk memperoleh gambaran riil mengenai kondisi stok pangan strategis, perkembangan harga di tingkat produsen dan konsumen, kesiapan BULOG dan BUMN pangan, serta langkah antisipatif menghadapi potensi gejolak harga dan gangguan distribusi menjelang HBKN.
Melalui sinergi antara DPR RI, pemerintah, dan pemerintah daerah, diharapkan stabilitas pasokan dan harga pangan dapat terus terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan kegiatan keagamaan dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap kelangkaan maupun lonjakan harga bahan pokok.
