Kementan Matangkan Rencana Kegiatan Peternakan 2026 Dukung Program MBG
Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) mengevaluasi pelaksanaan program peternakan dan kesehatan hewan tahun anggaran 2025 serta menyusun rencana kerja untuk tahun 2026, dengan mengundang kepala dinas dari 30 provinsi, Kamis (20/11/2025).
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, Agung Suganda menyampaikan bahwa langkah ini penting menjelang berakhirnya tahun anggaran yang akan ditutup pada 22 Desember 2025. Evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan dapat dituntaskan dengan baik serta memberikan dampak nyata bagi ketahanan pangan nasional.
Selain membahas capaian 2025, kegiatan tersebut juga difokuskan pada kesiapan komoditas peternakan dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Agung, pemerintah perlu memastikan ketersediaan daging ayam dan telur tetap terjaga karena kedua komoditas tersebut menjadi komponen utama dalam penyediaan protein hewani pada program MBG.
“Pertemuan ini penting untuk menyamakan langkah, baik dalam menyelesaikan target 2025 maupun menyiapkan strategi 2026, terutama terkait dukungan sektor peternakan bagi program Makan Bergizi Gratis,” ujar Agung.
Agung menegaskan bahwa arahan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, ketersediaan daging ayam dan telur untuk program MBG minimal 6 bulan ke depan harus aman. Agung menyebutkan bahwa pemerintah menyiapkan pembangunan ekosistem peternakan ayam terintegrasi, terutama di daerah-daerah defisit di luar Jawa dan Bali. Pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi ini dianggap krusial untuk mendorong swasembada protein di setiap pulau, menekan inflasi pangan daerah, dan memperkuat posisi peternak rakyat sebagai pelaku usaha yang terlindungi dalam sistem industri modern.
“Dengan sistem peternakan terintegrasi yang sedang dipersiapkan, kami ingin memastikan produksi meningkat dan pasokan stabil untuk memenuhi lonjakan konsumsi, baik untuk program MBG maupun kebutuhan reguler masyarakat,” tegas Agung.
Menurut Ali Agus, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi Produk Peternakan, program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam membangun ekosistem peternakan nasional yang kuat dan merata. “Pendanaan ini bersifat produktif dan dikelola secara bisnis. Tujuannya bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi untuk memastikan pemerataan pembangunan peternakan hingga ke luar Pulau Jawa,” ujarnya.
Kementan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan produksi, memperkuat distribusi antardaerah, serta memastikan stabilitas harga komoditas peternakan. Rencana kerja 2026 juga akan memprioritaskan penguatan ekosistem peternakan yang mampu menjamin ketersediaan protein hewani secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
