Ini Cara Kementan Agar Distribusi Ternak dari NTB Tambah Lancar
Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat dukungan bagi peternak sapi di Nusa Tenggara Barat (NTB) agar distribusi ternak berjalan lancar. Untuk merumuskan strategi jangka panjang, Kementan membuka ruang dialog bersama Asosiasi Peternak dan Pedagang Sapi Bima dan Dompu Indonesia (APPSBDI), di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa (5/8).
Dalam pertemuan tersebut, APPSBDI menyampaikan berbagai tantangan yang kerap muncul setiap tahun, seperti masa berlaku surat rekomendasi pengeluaran ternak, jadwal kapal pengangkut, serta perlunya perencanaan logistik yang lebih matang.
"Setiap tahun NTB selalu menjadi sorotan menjelang Idul Adha. Namun, kendala seperti izin kapal selalu berulang tanpa solusi menyeluruh. Kami berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membuat skema yang lebih baik,” ujar Adi Bahrudin, Sekretaris Jenderal APPSBDI.
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Kementan, Agung Suganda menegaskan pentingnya penyusunan jadwal pengiriman yang lebih terintegrasi dan optimal. Ia juga menyarankan rekayasa jadwal kapal agar proses distribusi ternak berjalan lancar dan tidak menumpuk pada satu waktu.
“Hal ini harus dibicarakan dari sekarang, jangan ditunda mendekati idul adha. Lakukan rekayasa dalam jadwal pengiriman hewan ternak, serta perlunya bagaimana mencocokkan dan mengatur izin, waktu dan pelaksanaannya,” kata Agung.
Lebih jauh, ia mendorong peran aktif asosiasi dalam menjembatani aspirasi para peternak, serta melakukan pendataan dan koordinasi langsung dengan dinas terkait. Ia juga menegaskan perlunya penertiban oknum-oknum yang kerap mengganggu kelancaran distribusi sapi antarwilayah.
“Asosiasi harus menjadi wadah menyuarakan aspirasi dari peternak. Coba didata peternak yang ada, infokan ke dinas, untuk kroscek, agar siapa pun yang mengajukan harus sudah terdata dan terverifikasi,” tambahnya.
APPSBDI juga menyuarakan harapan agar dilibatkan dalam koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah agar dapat bermitra langsung dalam program-program strategis di NTB. Dalam kegiatan ini, diusulkan terkait skema pencocokan bisnis antara peternak dengan pedagang hewan kurban sebagai jaminan pemasaran hewan ternak.
“Kami siap menjadi mitra strategis, bukan hanya menjelang Idul Adha, tetapi juga dalam jangka panjang untuk pembangunan peternakan yang lebih terarah dan berkelanjutan di NTB,” pungkas Adi.
Sinergi antara pemerintah dan asosiasi diharapkan makin solid dalam mendukung peternak lokal, sekaligus mendorong peningkatan populasi dan produktivitas ternak yang lebih optimal.
