Kementan Perkuat Keterbukaan Informasi Publik melalui Evaluasi PPID Tahun 2025
Jakarta— Kementerian Pertanian terus berkomitmen dalam menghadirkan layanan informasi yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut ditegaskan melalui pelaksanaan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Tahun 2025, yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (22/12/2025). Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menilai kinerja keterbukaan informasi publik sekaligus memperkuat peran komunikasi publik sebagai jembatan antara hasil kerja pemerintah dan kebutuhan informasi masyarakat.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran PPID dan tim humas, baik di pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT), atas konsistensi dan komitmen dalam menjaga keterbukaan informasi publik di lingkungan Ditjen PKH. Adapun Ditjen PKH mendapatkan prestasi yang membanggakan dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, yaitu mendapatkan Peringkat 1 dalam Kategori Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian.
“Prestasi dan penghargaan bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana pelayanan publik, termasuk informasi publik, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Agung dalam arahannya.
Agung menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan instrumen strategis untuk menyampaikan hasil kerja pemerintah sekaligus menjawab kebutuhan informasi masyarakat secara transparan dan akuntabel. Ia mengingatkan bahwa kinerja yang baik harus diiringi dengan komunikasi publik yang bertanggung jawab dan proporsional.
Menurutnya, di era digital saat ini, setiap unit kerja dituntut tidak hanya bekerja secara optimal, tetapi juga mampu mengomunikasikan hasil kerja tersebut melalui berbagai kanal resmi. Namun demikian, ia mengingatkan agar penyampaian informasi tetap berbasis substansi peternakan dan kesehatan hewan.
“Kerja keras harus maksimal, dan pemberitaan atas kerja tersebut juga harus maksimal. Namun keduanya harus berjalan seimbang, berbasis fakta, dan sesuai kaidah,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar dukungan anggaran keterbukaan informasi publik terus diperkuat di setiap satuan kerja, termasuk di Unit Pelaksana Teknis (UPT), guna menjamin keberlanjutan pengelolaan informasi dan optimalisasi peran humas di daerah. Regenerasi sumber daya manusia, inovasi konten, serta pemanfaatan teknologi digital juga menjadi perhatian utama untuk menjaga kinerja PPID tetap adaptif dan relevan.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen PKH, Nuryani Zainuddin, melaporkan bahwa hasil evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2025 menunjukkan kinerja positif Ditjen PKH. Ditjen PKH berhasil meraih peringkat pertama kategori Eselon 1 di lingkup Kementerian Pertanian, dengan sejumlah UPT juga menempati peringkat teratas pada kategori Eselon 2 dan Eselon 3.
“Dari 26 unit kerja, sebanyak 21 unit telah berada pada kategori informatif. Tidak ada unit kerja yang berada pada kategori tidak informatif,” ungkap Nuryani.
Ia menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan secara komprehensif, meliputi penilaian kinerja PPID, partisipasi penyebarluasan informasi melalui kanal digital, komitmen keberlanjutan publikasi, serta inovasi dan kolaborasi pengembangan konten informasi publik. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan, termasuk sejumlah unit kerja yang berhasil naik hingga tiga level kategori.
“Capaian ini harus kita jaga dan terus kita tingkatkan, karena mempertahankan kinerja keterbukaan informasi publik jauh lebih menantang dibandingkan saat meraihnya. Saya berharap pada tahun 2026 seluruh unit kerja di lingkup Ditjen PKH dapat mencapai kategori informatif secara merata,” ujar Nuryani.
Melalui kegiatan evaluasi ini, Ditjen PKH menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kementerian Pertanian, sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menuju Indonesia Emas 2045.
