Jakarta - Pemerintah berkomitmen untuk memastikan penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan peternak. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian melakukan koordinasi pembaruan data peternak penerima CJP.

 

Koordinasi dilakukan melibatkan dinas peternakan provinsi dan kabupaten/kota serta berbagai asosiasi peternak layer, dengan fokus utama mempercepat realisasi penyaluran jagung pada bulan September 2025.

 

Diketahui, hingga tanggal 1 September 2025, data usulan yang terkumpul mencakup 17 provinsi dan 109 kabupaten/kota, dengan keterlibatan 104 asosiasi peternak layer.

 

Secara keseluruhan, tercatat sebanyak 6.177 peternak skala mikro dan kecil, serta 629 peternak skala menengah dan besar yang membutuhkan pasokan jagung. Total populasi ayam layer produktif yang menjadi sasaran penyaluran mencapai lebih dari 81 juta ekor.

 

Dengan usulan alokasi kebutuhan jagung pakan sebesar 146.110 ton per bulan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan penyaluran CJP tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan peternak.

 

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Hary Suhada mengarahkan agar batas waktu pengusulan calon penerima CJP adalah tanggal 2 September. Hal ini guna fasilitas pembelian jagung dari Bulog tidak disalahgunakan.

 

“Batas waktu pengusulan calon penerima CJP adalah tanggal 2 September. Setiap data harus dilengkapi dengan nomor NIK dan KK untuk memastikan verifikasi kebenaran pembeli jagung, supaya fasilitas pembelian jagung dari Bulog tidak disalahgunakan,” ujar Hary Suhada dalam arahannya saat rapat koordinasi pembaruan data peternak penerima CJP yang dilakukan secara daring, Selasa (02/09).

 

Koordinasi ini juga bertujuan untuk memperbarui dan memvalidasi data peternak agar penyaluran dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

 

Andiningtyas dari Dinas Provinsi Jawa Tengah menegaskan pentingnya pengusulan kebutuhan jagung dilakukan secara berjenjang. Menurutnya, proses pengusulan harus dimulai dari dinas di tingkat Kabupaten atau Kota, kemudian diteruskan ke dinas Provinsi sebelum sampai ke Pusat.

 

“Kami berharap agar pengusulan kebutuhan jagung dilakukan secara berjenjang, dimulai dari dinas Kabupaten atau Kota, kemudian diteruskan ke dinas Provinsi. Dengan begitu, proses pengusulan akan lebih terkoordinasi dan terkontrol dengan baik, " ujarnya.

 

Karena itu, Andiningtyas berharap tidak ada asosiasi yang langsung mengajukan usulan ke Pusat tanpa melalui dinas terkait di tingkat daerah.

 

Yudianto selaku Presidium Pinsar Petelur Nasional (PPN) menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian dan Bulog, atas upaya dan komitmen yang kuat dalam memastikan ketersediaan pasokan jagung pakan untuk peternak layer di seluruh Indonesia. Dan berharap kebijakan ini tepat sasaran.

 

“Kami berharap penyaluran CJP tahun ini dapat tepat sasaran kepada peternak layer yang mengusulkan dan membutuhkan”, ujarnya.

 

Melalui langkah ini, diharapkan pasokan jagung pakan untuk peternak layer dapat terjaga dengan baik sehingga mendukung stabilitas produksi dan ketahanan pangan nasional. Pemerintah terus berupaya memberikan dukungan optimal bagi pelaku usaha peternakan, terutama peternak layer skala mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung industri ayam petelur.