BPMSPH Perkuat Layanan Informasi Publik yang SMART, Inklusif, dan Transparan
Bogor, 9 April 2026 – Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui kegiatan Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik BPMSPH Tahun 2026 yang diselenggarakan di Gedung Bimtek BPMSPH, Bogor.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas layanan informasi publik yang adaptif, mudah diakses, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif.
Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Imam Wahyudi S.Ikom.,M.Sos, menyampaikan bahwa BPMSPH diharapkan mampu mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian keterbukaan informasi yang telah diraih sebelumnya oleh Kementerian Pertanian.
“Saya berharap BPMSPH dapat terus meningkatkan transparansi dan keterbukaannya. Sebelumnya Kementerian Pertanian pernah meraih predikat terbaik, dan diharapkan ke depan, termasuk tahun 2026, dapat kembali menjadi yang terbaik,” ujar Imam Wahyudi.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut harus diikuti dengan inovasi berkelanjutan.
“Ketika sudah menjadi yang terbaik, jangan cepat puas. Justru perlu terus melakukan inovasi agar capaian tersebut bisa meningkat. Jika sebelumnya sudah mencapai nilai maksimal, ke depan harus bisa lebih tinggi lagi,” tambahnya.
Peningkatan keterbukaan informasi publik dinilai mampu mendorong terciptanya kompetisi sehat antar instansi pemerintah, sehingga berdampak pada peningkatan indeks keterbukaan informasi secara nasional.
Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pertanian, BPMSPH memiliki peran penting dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Oleh karena itu, keterbukaan informasi menjadi instrumen utama dalam menjembatani kebutuhan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang masih memiliki keterbatasan pemahaman terhadap layanan publik.
Dalam kegiatan ini, BPMSPH juga menampilkan inovasi layanan yang inklusif dengan melibatkan kelompok difabel dalam penyampaian testimoni. Pendekatan ini dinilai efektif dalam membangun komunikasi dua arah serta meningkatkan partisipasi publik.
“Dengan mendengar langsung dari masyarakat, termasuk melalui testimoni, kita tidak hanya menangkap hal-hal utama, tetapi juga hal-hal kecil yang sering kali penting. Ini menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh,” jelas Imam Wahyudi.
Melalui kegiatan evaluasi ini, BPMSPH berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
