Asosiasi Peternak Sambut Positif Rencana Hilirisasi Unggas Terintegrasi
Jakarta — Dukungan terhadap program hilirisasi perunggasan nasional terus mengalir dari berbagai asosiasi peternak rakyat. Mereka menilai langkah pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk membangun ekosistem perunggasan hulu dan hilir sebagai terobosan penting memperkuat keberlanjutan usaha, stabilitas harga, dan pemerataan pasokan nasional, terutama di luar Pulau Jawa.
Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR), Singgih Januratmoko, menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi menjawab kebutuhan industri perunggasan nasional, tidak hanya dalam hal produksi ayam, tetapi juga penguatan dari sisi infrastruktur hingga pemasaran.
“Kami mendukung. Harapannya pemerintah dapat masuk ke sektor-sektor strategis seperti misalnya pabrik pakan, dan yang paling penting bagi broiler adalah tersedianya RPH yang memadai,” ujarnya saat dihubungi, Senin (17/11/2025).
Singgih menegaskan, perlindungan peternak mesti diikuti dengan kepastian regulasi dan harga jagung sebagai bahan baku inti.
“Harga jagung merupakan titik hulu yang sangat menentukan biaya produksi peternak,” tambahnya. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang akan membangun pabrik pakan, pusat pembibitan, dan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) terintegrasi, didukung investasi khusus Rp20 triliun dari Danantara.
Ketua Peternak Pembudidaya Unggas Niaga (PPUN), Wismarianto, juga mencatat bahwa program hilirisasi relevan dengan kebutuhan peternak di lapangan, terutama agar peternak terlindungi ketika terjadi kelebihan pasokan yang menekan harga di tingkat peternak.
“Hilirisasi dapat menjadi mekanisme penyeimbang agar kondisi pasar lebih stabil dan peternak tetap terlindungi,” katanya.
Kebijakan ini, menurut Wismarianto, menguatkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lantaran pasokan protein hewani akan terjaga stabil dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan struktur produksi yang dikelola secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, risiko gangguan pasokan bisa ditekan tanpa mengorbankan taraf hidup peternak lokal.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Garda Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), Sugeng, menyambut baik program hilirisasi ayam terintegrasi melalui penyiapan infrastruktur budidaya dan distribusi yang makin merata.
“Program ini memperkuat posisi peternak sebagai pelaku hulu, khususnya budidaya broiler. Kami berharap adanya keseimbangan pasokan antara Jawa dan luar Jawa, dan jika program ini berjalan baik, peluang pemberdayaan tenaga kerja muda di daerah akan semakin besar,” jelas Sugeng.
Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pembangunan peternakan ayam terintegrasi merupakan upaya konkret mendukung ketahanan pangan nasional.
“Kita akan buat seluruh Indonesia untuk menyuplai MBG. Kita menyuplai, jangan sampai telur dan ayamnya ke depan shortage atau kekurangan. Jadi kita siapkan dari sekarang,” ujarnya baru-baru ini.
Pemerintah memastikan ekosistem hulu dan hilir tidak akan menggantikan peran peternak rakyat, tetapi memperkuat kolaborasi, stabilisasi harga pakan dan bibit, serta pemerataan fasilitas produksi dan distribusi di luar Pulau Jawa. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi ayam nasional hingga 1,1 juta ton dan telur 700 ribu ton per tahun, sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja baru hingga jutaan orang di desa-desa dalam empat tahun ke depan.
Dengan keterlibatan BUMN dan koperasi peternak, program hilirisasi peternakan ayam diyakini dapat membangun sistem usaha unggas yang lebih modern, efisien, dan adil bagi seluruh pelaku di sektor perunggasan nasional.
