Monthly Archives: November 2022

BPMSPH Ikuti Visitasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

Bogor– Bertempat di tempat kantor Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH), Senin 21 November 2022, Kepala BPMSPH berserta Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana menerima Tim Juri dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dan juri eksternal untuk melakukan visitasi pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kategori Eselon III, lingkup Kementerian Pertanian (Kementan). (21/11/2022)

Hadir sebagai ketua tim Syawaludin, Komisiner KIP, M Yasin, SH.MH, pengajar dari Universitas Indonesia dan Tya Tirta Sari, Tenaga Ahli KIP. Turut hadir PPID Utama Kementan, Erwin Zulkarnain, Mufrida Efriayanti dan Siti Isrokah Ayu Dewi. BPMSPH telah lolos pada penilaian self assessment questionnaire (SAQ) monitoring dan Evaluasi, sehingga memasuki tahap selanjutnya adalah visitasi. Visitasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan amanat UU KIP di Unit Kerja.

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi di Badan Publik memiliki tujuan untuk menilai pelaksanaan Badan Publik dalam menjalankan kewajiban mengumumkan Informasi Publik, menyediakan Informasi Publik, melayani permohonan Informasi Publik dan melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan UU KIP.

Dengan adanya Penilaian Pemeringkatan Informasi Badan Publik di BPMSPH, diharapakan Badan Publik semakin terbuka dan transparan sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang ”Keterbukaan Informasi Publik”.

Dalam paparannya Kepala BPMSPH, Drh Nasirudin, M.Sc mengungkapkan bahwa dengan adanya Keterbukaan Informasi Publik ini, kepercayaan masyarakat kepada BPMSPH semakin meningkat. “jumlah peserta bimtek/pelatihan dan Kerjasama dibidang penelitan”, ujarnya.

Komisiner Informasi, Syawaludin mengatakan,”Inovasi dan kolaborasi sangat penting dilakukan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.” Terumtama informasi yang berkaitan dengan Kesehatan dari produk makanan”.

Dalam kesempatan yang sama, M Yasin menjelaskan bahwa,”Perlu dibangun terobosan-terobosan baru untuk menciptakan inovasi yang mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya”.

Tya Tirta Sari menambahkan bahwa BPMSPH merupakan balai pengujian yang keberadaannya sangat penting untuk memberikan informasi dan edukasi cara membedakan produk hewan dengan cara sederhana. Informasi dapat dikemas dalam video ringan dengan seperti tik tok dan medsos lain. (MS)

Hits: 1

Share and Enjoy !

Shares
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Print

BPMSPH Terima Ombudsman RI, Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Bogor, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) mewakili salah satu Unit Pelayanan Teknis Kementerian Pertanian, menerima kunjungan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) guna melakukan penilaian kepatuhan Standar Pelayanan Publik. Maksud dari Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh ORI untuk mengetahui kepatuhan unit penyelenggara pelayanan publik terhadap pemenuhan standar pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (11/11/2022).

Penilaian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data wawancara kepada pejabat/petugas penyelenggara layanan, wawancara masyarakat, observasi ketampakan fisik dan bukti dokumen pendukung standar pelayanan. Wawancara dilakukan kepada Kepala Unit Kerja secara online, Kasubbag Tata Usaha, Penanggung Jawab Pengaduan Masyarakat dan Petugas Front Liner.

Menurut ORI, konsep Penilaian Penyelenggara Pelayanan Publik mencakup empat dimensi, yakni: dimensi input terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan, meliputi pertanyaan terkait kelembagaan ORI dan Standar Pelayanan Publik.

Dimensi proses terdiri dari variabel standar pelayanan publik, meliputi proses pengelolaan pelayanan dan proses penyampaian pelayanan.

Dimensi output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi yang terjadi pada unit kerja, dimana ORI meminta 10 data resonden terhadap pengguna layanan BPMSPH.

Dimensi pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan, penilaian dilakukan dengan metode wawancara kepada penanggungjawab pengaduan dan pengecekan dokumen pengaduan seperti SK tim pengelola pengaduan, alur pengaduan, penanganan pengaduan, sarana prasarana pengaduan, sistem komunikasi pengaduan, dll

Kepala BPMPH, Drh Nasirudin, M.Sc mengatakan “Saat ini masyarakat ingin mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah, sehingga kita harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.”

“Dengan dilaksananya penilaian oleh ORI ini, dapat menjadi motivasi BPMSPH untuk senantiasa meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan public dan tidak lupa kita senantiasa melakukan self correction untuk memberikan layanan yang cepat, mudah dan murah kepada masyarakat” tegasnya.

Hits: 2

Share and Enjoy !

Shares
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Print
1
Hallo .. Ada yang bisa kami bantu ?
Powered by

Accessibility Tools

FacebookTwitterInstagramTikTokYoutubeEmail